a. Pengertian
Pendidikan nonformal
Pendidikan non
formal menurut Philip H. Choombs ialah pendidikan luar sekolah yang
dilembagakan. Pendidikan nonformal dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan nonformal,
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam
rangka medukung pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan
nonformal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang. Dalam hal ini, tenaga, pengajar, fasilitas,
cara penyampaian, dan waktu yang dipakai serta komponen-komponen lainnya
disesuaikan dengan keadaan peserta atau peserta didik supaya mendapatkan hasil
yang memuaskan. Pendidikan menurut Sardjan Kadir adalah suatu
aktifitas pendidikan yang diatur diluar sistem pendidikan formal, baik yang
berjalan tersendiri ataupun sebagai suatu bagian yang penting dalam aktifitas
yang lebih luas yang ditunjukkan untuk melayani sasaran didik yang dikenal dan
untuk tujuan-tujuanpendidikan.
Ini
merupakan proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang
memperoleh nilai, sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari
pengalaman hidup sehari-hari pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah
pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan
permainan, pasar, perpustakaan, dan media masa. Pendidikan nonformal
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap.
Pendidikan formal dalam rangka mendukung
pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan
hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan ketrampilan
dan pelatihan kerja, pendidikan kesertaan serta pendidikan lain yang ditujukan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal
terdiri atas lembaga kurus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan
belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan.
Pendidikan
nonformal berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya, ini berarti bahwa
keseluruhan program pendidikan nonformal mengarah kepada upaya dan kegiatan
pengembangan kualitas manusia Indonesia agar memiliki pribadi, pekerjaan dan
nilai-nilai kemasyarakatan yang terpuji, memiliki nalar, budi dan gerak yang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, manusia yang mampu mengadakan hubungan
baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam di
sekitarnya.
Manusia
Indonesia seutuhnya yang dikehendaki tiada lain adalah manusia yang mempunyai
dinamika dalam keseimbangan dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri
agar tingkah lakunya selaras dan serasi dengan tuntutan masyarakatan sekitar
yang semakin hari akan semakin tumbuh dan semakin berkembang.
b. Pendidikan
Nonformal di Indonesia
Undang-Undang
Dasar 1945 mengisyaratkan agar didalam usaha memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dan masyarakat segera menentukan
sikap dan langkah-langkah kependidikan, untuk bisa memberikan kesempatan kepada
setiap warga negara mendapat pengajaran. Terhitung sejak tahun 1954 usaha itu
telah dilaksanakan, antara lain dengan membentuk sebuah Panitia Negara yang
dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyusun Undang-Undang Pendidikan dan
Pengajaran (UUPP).
Dari sini
muncullah Undang-Undang Pendidikan Pengajaran no 4 tahum 1950 dan no 12 tahun
1954 disamping adanya Undang-Undang no 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi,
Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tugas dan
fungsi pendidikan nonformal sudah secara eksplisit dirumuskan secara tegas.
Philip Coombs bersama dengan Manzoor
Achmed menegaskan bahwa dalam menyusun program kegiatan pendidikan nonformal 4
prinsip berikut perlu diperhatikan :
1. Bahwa setiap
program adalah untuk mengadakan pendekatan yang merata
2. Bahwa program
pendidikan nonformal perlu banyak memberikan latihan
3. Program
pendidikan nonformal hendaknya dapat membantu warga belajar untuk
menolong diri mereka sendiri
4. Program
pendidikan nonformal hendaknya merupakan kegiatan
yang berintegrasi dengan
program pembangunan
Thus Harbison
mengusulkan supaya program pendidikan nonformal itu mendasarkan pada
prinsip-prinsip untuk :
1. Mengembangkan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi, ketrampilan dankesadaran untuk mampu berdiri
sendiri, tidak tergantung pada pihak lain
2. Menyiapkan
generasi muda untuk memasuki lapangan kerja.
3. Menambah
pengetahuan dan ketrampilan bagi orang yang sudah bekerja.
Di Indonesia,
program pendidikan nonformal mendasarkan seluruh kegiatannya pada usaha untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
nonformal adalah pendidikan yang sifatnya kemasyarakatan, termasuk latihan
ketrampilan dan pemberantasan buta huruf, dikembangkan dan diperluas dengan
mendayagunakan sarana dan prasarana yang makin ditingkatkan.
Dalam
pendidikan nonformal perlu diselenggarakan untuk mengejar ketinggalan di bidang
ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mempercepat pembangunan , dan merupakan
usaha untuk memperluas pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
wajib belajar, peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan.
Program
pendidikan nonformal dalam bentuk pemberantasan buta aksara, buta huruf yang
telah diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan
Nasional( dahulu namanya Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan)
sejak tahun 1950 dan banyak menghadapi kekecewaan, pada tahun 1979 diperbaiki
dengan menerapkan cara baru yang disebut “KEJAR” singkatan dari istilah bekerja
dan belajar untuk mengejar ketinggalan, karena KEJAR itu pada mulanya memang
diperuntukkan bagi warga masyarakat yang sudah bekerja tetapi yang masih punya
semangat untuk belajar demi peningkatan diri. KEJAR juga berarti kelompok
belajar, karena minat warga masyarakat untuk masuk menjadi warga KEJAR ternyata
tidak terbatas hanya bagi mereka yang telah bekerja dan masih punya minat untuk
belajar, tetapi juga akhirnya diperuntukkan bagi anak usia sekolah yang karena
tidak dapat mengikuti pendidikan disekolah masuk menjadi warga KEJAR.
Disamping
program kejar paket A, sejak tahun 1980 juga digalakkan program lain yang
dinamakan program Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang juga merupakan kelompok
kecil beranggotakan 5-10 orang. Ini merupakan program pendidikan mata pencaharian,
untuk mendidik dan melatih warga belajar agar mampu membuka lapangan kerja
sendiri dengan cara membuka usaha bersama secara kooperatif.
Sepuluh program pendidikan yang
menyangkut aspek-aspek progam pembangunan :
1.
Penghayatan dan pengamalan pancasila
2.
Gotong-royong
3.
Makanan
4.
Pakaian
5.
Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6.
Pendidikan dan ketrampilan
7.
Kesehatan
8.
Mengembangkan kehidupan berkoperasi
9.
Kelestarian lingkungan hidup
10.
Perencanaan sehat
Peranan
yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
dalam hubungan ini hanyalah membina serta mengarahkan supaya kegiatan-kegiatan
pendidikan semacam itu bisa tumbuh subur, karena banyak memberikan keuntungan
pada masyarakat. Bentuk pembinaan dan pengarahan itu antara lain :
1. Penyelenggaraan
ujian (ujian persamaan,ujian kejuruan,dan sebagainya)
2. Penyelenggaraan
penataran bagi para sumber belajar
3. Pemberian
perijinan/legalisasi bagi para penyelenggara kursus
4. Memberikan
bimbingan dan motivasi demi peningkatan mutu pendidikan
5. Memberikan
bantuan bila hal itu diperlukan
Disamping yang
sudah diketengahkan, ternyata Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Departemen
Pendidikan Nasional masih mempunyai program pendidikan luar sekolah dalam
bentuk yang lain seperti :
1. Program Karya
Andalan Dikmas, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten,
kecamatan sampai ke desa
2. Program Lintas
Sektoral seperti KBPD, PKK, P2WKSS,
3. Keluarga
Berencana, PKK Remaja, Karangtaruna dan sebagainya
4. Menyelenggarakan
berbagai macam perlombaan, seleksi dan pameran yang berkaitan dengan kegiatan
pendidikan
Departemen
Pendidikan Nasional telah menyelenggarakan program-program pendidikan
nonformal. Program-program yang dimaksud misalnya :
1. Departemen
Pertanian dengan Program Penyuluhan Pertanian dan Klompencapir
2. Departemen
Sosial dengan Program Karangtaruna, Rehabilitasi, Aneka Tuna
3. Departemen
Tenaga Kerja dengan Program BLKI dan BLKK
4. Departemen
Kehakiman dan HAM dengan BISPA dan usaha-usaha pemasyarakatan
5. Departemen
Dalam Negeri dengan Program Pembinaan LKMD
6. Departemen Perdagangan
dengan Program Program Pembinaan Mayarakat Ekonomian lemah
7. Departemen
Agama dengan Program Pondok dan Pesantren, Penerangan Undang-Undang
Perkawinan dan BP3
8. Departemen
Kesehatan dengan Program Puskesmas dan UKS
9. BKKBN dengan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan NKK
1. PKBI dengan
Program Sahabat Remaja (SAHAJA)
1. Departemen
Koperasi dengan Program BUUD dan KUD
1. Perguruan
Tinggi dengan Program PPL dan KKN alternatif, semua program tersebut
diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal.
c. Tantangan, Hambatan, dan Permasalahan Pendidikan
Masyarakat/NonFormal
Dalam
perjalananya , pendidikan masyarakat/nonformal menghadapi berbagai hambataan,
tantangan, dan masalah-masalah kritis yang dapat digambarkan sebagai berikut.
1.
Hambatan
Beberapa hambatan yang dihadapi dalam
penyekenggaraan program pendidikan masyarakat antara lain, perkembangan
program, belum diimbangi jumlah dan mutu tenaga yang memadai. Misalnya untuk
penilik Dikmas, masih ada penilik Dikmas yang menangani lebih dari satu
kecamataan, dan dari kecamatan yang ada belum sluruhnya memiliki penilik
Dikmas.
Demikian pula kebutuhan akan tutor,
sebagai contoh untuk paket B setara SLTP, seharusnya membutuhkan rata-rata
delapan orang tutor, kenyataan dilapangan baru dapat dipenuhi rata-rata lima
orang turor untuk setiap kelompok beajar. Apabila secara akademik, warga
belajar paket B diharapkan benar-benar setara SLTP maka seharusnya setiap
kelompok dibantu oleh 10 orang turor.
Ratio modul untuk warga belajar
paket A dan paket B masih jauh dari mencukupi. Seharusnya mereka rata-rata tiap
orang memperoleh 51 modul tiap tingkatan untuk paket A, dan 54 modul untuk
paket B, namun yang ada dilapangan barulah rata-rata 17 modul perorang
padasetiap tingkatan atua dengan kata lain ratio modul baru mencapai 1:3 (1 set
modul utuk 3 orang warga belajar). Hal ini terjadi karena pengadaan modul murni
dari pemerintah, Dikmas belum berhasil menggugah dan memobilisasi sumber-sumber
dan ayang dapat mendukung program belajar yang ada di masyarakat.
Demikian pula untuk pengadaan
sarana belajar pelengkap seperti, kaset bahasa inggris, peralatan praktikum
untuk IPA sama sekali belum diadakan, padahal sangat diperlukan uuntuk
menunjang kualitas hasil pembelajaran.
Tidak ada tempat belajar yang pasti,
sehinga sukar memantau kebanaran pelaksanaan program pembeljaran. Disisi lain
kualitas hasil pembelajaran sulitdilihat kebenarannya dan sukar diukur tingkat
keberhasilannya. Hal in terjadi Karena pemerintah didalam melaksanakan
pendisikan masyarakat terlalu yakin bahwa program pembelajaran bias dimana saj
adan akan terjadi seperti apa yang ditulis di atas kertas. Secara teoritis
emang benar, tetapi dlm pelaksanaan sulit dipertanggungjawabkan
Lemahnya akaurasi data
atau informasi tentang sasaran program, karean terbatasnya tenaga di lapangan
baik kuntitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukngnya yang belum
memadai. Disisi lain, aspek yang banyaak menghambat adalah jadwal pelaksanaan
belajar-mengajar yang tidak selalu dapat dilaksanakan tepat waktu, akibat
karateristik sasaran korban yang sangat khusus, yaitu kehidupannya sangat
terkait dengan musim, adat istiadat/sosial budaya.
2.
Tantangan
Tantangan bagi pendidikan masyarakat pada
tahun-tahun mendatang akan semakin berat, karena tuntutan hidup masyarakat akan
terus meningkat sedangkan keterampilan sangat kurang sehingga menimbulkan
kesulitan yang berkepanjangan bagi warga masyarakat untuk terus belajar.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sangat pesat, sementara situasi ekonomii kurang memberi peluang bagi masyarakat
miskin untuk bangkit. Dalam pada itu untuk masa yang akan dating pendidikan
masyarakat ditantang pula untuk dapat mengembangkan program pembelajaran yang
disamping mampu menampung warga masyarakat yang karena alasan tertentu terpaksa
putus belajar dan/atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah, juga
mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang memberikan pengetahuan,
keterampilan serta sikap yang benar-benar kebutuhan masyarakat, yang dituntut
oleh pasar sehingga program itu bermakna bagi kehidupannya sehari-hari.
Demikian juga dengan adanya krisis ekonomi dewasa
kini, putus sekolah dan putus hubungan kerja jumlahnya terus meningkat, dan ini
merupakan bagian dari sasaran pendidikan luar sekolah atau Dikmas untuk
memberdayakan mereka sehingga mampu bangkit dari lembah ketidakmampuan, melalui
program inovatif dan produktif.
Apabila pendidikan masyarakat apa yang dikatakan
Steven Covey dan diterapkan dalam pengembangan pendidikan masyarakat maka
ketergantungan warga belajar pada inisiatif petugas pendidikan masyarakat perlu
digeser menuju kesalingtergantungan (interdependensi) antara warga belajar dan
petugas pendidikan, sehingga tercipta suatu kondisi yang saling mendukung dan
bergotong royong. Pentingnya hal ini harus disadari oleh semua petugas
pendidikan masyarakat, agar pemikiran yang selama ini tumbuh dan berkembang
yang menganggap warga belajar hanya sebagai penerima berubah menjadi pandangan
bahwa warga belajar memiliki banyak potensi, dan tugas pendidikan masyarakat
menggali, menumbuhkan, mengembangkan dan membudayakan potensi yang ada
tersebut.
Pada saat situasi kesalingtergantungan sudah tumbuh,
pendidikan masyarakat perlu realistis untuk berani menyatakan program pendidikan
masyarakat tidak boleh terlalu beriorientasi akademik teoritis mata, karena
kemungkinan bukan itu yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja, yang berarti
tidak selalu yang diperlukan warga belajar pula.Orientasi program harus mulai
mengarah ke orientasi pasar, agar program pendidikan masyarakat setiap saat
mampu mengadakan adaptasi pada situasi yang berkembang. Namun hal ini tidak
berarti aspek akademik ditinggalkan sama sekali, hanya terjadi pergeseran bobot
dalam program.
Ada dua pemikiran mengapa program Dikmas perlu
mengadakan penyesuaian orientasinya. Pertama, warga belajar pendidikan
masyarakat adalah anggita masyarakat yang pada umumnya melakukan kegiatan
belajar sambil memikirkan apa yang harus dimakan besok, oleh karena itu apabila
mereka bahwa merasa ikut program. Pendidikan masyarakat hanya untuk belajar
maka tidak lama mereka akan berhenti atau putus belajar. Apabila terjadi putus
belajar, muncul persoalan baru, pendidikan apalagi yang akan menunjang mereka
sedang di Indonesia hanya ada dua jenis pendidikan yaitu pendidikan sekolah dan
luar sekolah.
Kedua, orang mau belajar karena menginginkan
perbaikan hidup, karena itu yang mereka cari adalah kebiasaan untuk memulai
atau memperbaiki jalan kehidupannya.Untuk itu diperlukan keterampilan yang tepat
menjadi sumber kehidupan, oleh karena itu program pendidikan masyarakat harus
mampu member kebiasaan untuk bermatapencaharian bagi setiap warga belajar.
Dari dua permasalahan ini dapat dipertimbangkan
bahwa program pendidikan masyarakat janganlah diciptakan hanya sekedar belajar
untuk belajar, tetapi harus belajar untuk hidup.Program sehingga ada rencana
yang pasti baik bagi perencana pelaksanaan maupun pengawasan.Pengawasan
internal dapat dilakukan oleh perencana dan pelaksana, sedangkan pengawasan
eksternal dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam hal ini diingatkan dan
ditanamkan pada seluruh petugas pendidikan masyarakat, agar tumbuh sikap jujur
dan berkepihakan pada warga belajar.
Program pendidikan masyarakat bukanlah program yang
berdiri sendiri, melainkan merupakan program yang terkait dan saling tergantung
dengan perkembangan yang ada dilingkungan warga masyarakat. Perubahan yang
terjadi di masyarakat baik yang datang atau bersumber dari lingkungan dimana
mereka berada maupun yang bersumber dari pengaruh luar, baik yang berupa
penguatan maupun guncangan yang sebenarnya tidak diinginkan, sangat berpengaruh
pada program pendidikan masyarakat, karena itu perlu mendapat perhatian yang
sungguh-sungguh dari mereka yang berkecimpung pada jalur pendidikan luar
sekolah.
3.
Masalah-Masalah
Kritis
Masalah-masalah
yang kritis dalam kegiatan pendidikan nonformal antara lain adalah :
a. Pendidikan
nonformal terlalu “diangkat tinggi-tinggi” dinegara yang sedang berkembang
sebagai pemecahan masalah pendidikan yang tidak teralasi oleh pendidikan
formal. Namun kenyataannya, bahwa pendidikan nonformal dapat memenuhi kebutuhan
belajar warga belajar masyarakat tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini
disebabkan karena sumber-sumber yang tersedia terbatas, seperti personil,
biaya, peralatan dan perlengkapan, serta waktu yang dipergunakan untuk
merancang strategi intruksional tidak memadai. Jadi pendidikan nonformal telah
dianggap sebagai juru selamat. Akan tetapi ketersediaan waktu yang cukup untuk
melakukan segala prosedur tenaga fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan
dalam kenyataannya terbatas.
b. Masalah
yang menyangkut departemen yang menaungi pendidikan nonformal. Apakah ditangani
satu departemen atau oleh beberapa
departemen? Tentu kedua-duanya (apakah oleh satu departemen) memiliki kekuatan
dan kelemahan. Yang pertama kali kekuatan dalam koordinasi, keseragaman
kebijaksanaan, kesatuan pengarahan terhadap program-program yang dikembagkan.
Namun kelemahan-kelemahan, karena jangkakuan dan besarny jumlah sasaran populasi
yang harus dicapai, departemen tersebut harus merupakan departemen yang kuat
dengan anggaran biaya yang sangat besar. Sebaliknya yang kedua kekuatan adalah
bahwa sasaran populasi yng bermacam-macam karakteristik dan kebutuhannya dapat
terlayani oleh departemen-departemen sesuai bidang garapnya. Anggaran
pembiayaan departemen akan terkhususkan untuk menangani sasaran populasi yang
khusus diferensiasi tugs sudah jelas. Kelemahannya adalah, bahwa koordinasi
kurang mantap, tumpang tindih usaha mungkin terjadi.
c. Masalah
yang menyangkut kebutuhan pokok yang esensial. Kebutuhan esensial apakah yang
harus dipenuhi oleh pendidikan nonformal? Apa jenis kebutuhan pokok itu?
Kebutuhan keaksaraan atau apa? Masalah ini cukup rumit oleh karena kebutuhan
menyangkut sasaran populasi yang banyak dan bermacam-macam. Belum lagi masalah
siapa yang membutuhkannya? Individu atau kelompok?
d. Masalah
tenaga pendidikan dalam pendidikan non formal masalah adalah, bagaimana guru
pendidikan non formal akan dipersiapkan? Dari golongan mana mereka
dipersiapkan?jika mengikuti pola pendidikan formal maka totur pendidikan
khusus. Hal ini tentu memerlukan biaya besar, tenaga dan fasilitas yang amat
banyak jumlahnya, oleh karena itu tutor-tutor pendidikan non formal perlu
dipersiapkan diri kalngan masyarakat sebagai tenaga suka rela. Misalnya
pemimpin organisasi pemuda, pemimpin formal ataupun informal dalam masyarakat.
Berkaitan dengan fungsinya sebagai pengatur kemudahan belajar kepada warga
belajar, mereka biasa disebut fasilitator, supervisor atau nara sumber.
e. Masalah
sentaralitas atau regionalisasi perecanaan masalahnya adalah bagimana perencaan
pendidikan non formal disusun, apakah sifat sentral atau regional? Perencanaan
yang sentralistis memudahkan pengawasan, seragam dan bersifat umum. Namun tentu
sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat yang berbeda-beda latar belakang
sosio-kulturalnya. Oleh karena itu perencanaan yang bersifat regional akan
memungkinkan lebih menjangkau kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan kondisi
sosio-kulturalnya. Dalam hal tetentu perencanaan local akan lebih baik. Namun
demikian tidak terjamin adanya keseragaman dan sukar dilakukan pengawasan.
Permasalahan-permasalahan
mengenai pendidikan ternyata banyak, bukan hanya satu atau dua masalah saja,
seperti uraian yang telah dipaparkan diatas. Banyak masalah tersebut perlu
ditindak lanjuti dan perlu kerjasama semua pihak dalam menyelesaikan
masalah-masalah tersebut. Antara pemerintaha ataupun masyarakat. Berikut
beberapa upaya yang bisa dilakukan bersama untuk membantu menyelesaikannya :
1. Program pasca melek aksara, yaitu
program yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan membaca,
menulis dan berhitung (Calistung) dengan mendirikan Taman Bacaan Masyarakat.
Program mata pencaharian, yaitu program yang diarahkan untuk meningkatkan
ketrampilan bekerja secara berkelompok melalui Kelompok Belajar Usaha, juga ada
program peningkatan kualitas hidup, yang termasuk di dalamnya adalah
penyelenggaraan pendidikan ketrampilan hidup (life skills) yang diutamakan bagi
mereka yang masih belum memiliki pekerjaan agar bisa membuka lapangan kerja
secara mandiri.
2. Melakukan
penyuluhan kepada masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan kegiatan yang ada
di kampung, seperti arisan PKK, posyandu dan majlis taklim.
3. Pemberian Life
Skill dan Semangat (Entrepreneur sikap kewirausahaan) terhadap permasalahan di
masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan,
dan anak usia putus sekolah dengan alokasi waktu yang relatif cukup
dalam proses pembelajaran.
4. Perlu diadakan
diklat yang berkesinambungan dan sasaran yang tetap sehingga hasil yang
diperoleh benar-benar dapat terserap dengan baik dan dapat direalisasikan di
SKB masing-masing untuk mendapatkan SDM yang baik (pendidik). Khususnya program
ICT, kendala utama yang dihadapi selama ini adalah tidak adanya tenaga staf
maupun pamong belajar yang memang adalah ahli komputer.
5. Perluasan
pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini.
6. Peningkatan
pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B
setara SLTP
7. Penuntasan buta
aksara melaluiprogram Keaksaraan FungsionalPerluasan, pemerataan dan
peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP)
8. Program Pendidikan Orang tua (Parenting)Perluasan, pemerataan dan
peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus,
kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus
9. Meningkatkan
mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan mampu meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam
merebut peluang pasar dan peluang usahaMeningkatkan mutu tenaga kependidikan.
Diatas adalah beberapa program yang
dapat kita semua upayakan untuk membantu menyelesaikan masalah kependidikan di
negara kita ini, Indonesia. Selain itu banyak lagi program yang dapat kita
lakukan untuk berkontribusi membantu menyelesaikannya. Yang terpenting adalah
kerjasama semua pihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar